Pro Kontra Surat Edaran PP 36

Usai mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak pada 22 September 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Wakil Industri Keuangan Non-Bank Dewan Pimpinan Asosiasi Entrepreneur Indonesia (Apindo) Siddhi Widyapratama menyebutkan, dengan terdapatnya surat edaran ini, Ditjen Pajak sudah mengatur lebih terang apa yang terlebih dulu tidak diperoleh dalam PP 36, yakni pada point Pasal 5 ayat 2 dimana nilai harta bersih non kas ditetapkan oleh Ditjen Pajak (official assessment).

“Bagus, ini telah mengatur lebih terang. Di situ ada ketetapan kalau merujuk ke SE terlebih dulu (SE-54/PJ/2016). Paling untuk tidak sebagian item harta telah lebih terang, ” kata Siddhi pada KONTAN. co. id, Kamis (28/9)

Cuma saja, menurut Siddhi, pada sebagian item harta, seperti harta tidak berwujud, serta saham PT tertutup butuh dipahami selanjutnya sesuai sama surat edaran itu.

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menyebutkan, dengan terdapatnya surat edaran ini, saat konteksnya official assessment, jadi bebrapa basic yang digunakan oleh petugas pajak sesuai sama apa yang ada pada surat edaran itu boleh-boleh saja.

Tetapi, ia memiliki pendapat kalau keluarnya PP 36 yang memicu surat edaran tersebut di keluarkan pada saat yang kurang pas serta ada surat edaran tidak menyatakan kepastian apapun.

“Pada prinsipnya, pemerintah mesti berfikir dari dua bagian, pemberdayaan ekonomi dengan instrumen fiskal (konteks Kemenkeu) serta bagian beda untuk maksud pengumpulan pajak. Filosofi ini yang seakan-akan jadi absurd, pajak ini jadi institusi service atau penegak hukum, ” tuturnya.

Direktur Penyuluhan, Service serta Hubungan Orang-orang Hestu Yoga Saksama menyebutkan, dengan terbitnya Surat Edaran ini semua petugas pajak mempunyai standard yang sama untuk melakukan penilaian harta dalam rencana menggerakkan amanat UU amnesti pajak serta PP 36/2017 itu.

“Hadirnya standard penilaian ini memberi kepastian dan menanggung prosedur penilaian yang objektif, hingga bisa kurangi potensi terjadinya sengketa pada petugas pajak dengan harus pajak, ” kata Hestu.

Untuk hindari kontrol, Hestu menyebutkan, untuk harus pajak yang masih tetap mempunyai harta yang didapat dari pendapatan yang belum juga dibayarkan pajaknya, serta harta itu belum juga dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan atau Surat Pernyataan dalam program amnesti pajak, bisa lakukan pembetulan SPT PPh Tahunan dengan memberikan laporan harta serta pendapatan dan pajak yang perlu dibayar sesuai sama ketetapan yang berlaku. Sumber: siamplop.net

Maryati Syarifah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *